BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Banyak nya partai politik yang maju
dalam pemilu mengharuskan pemilih menjadi lebih selektif dalam memilih partai
politik, namun banyaknya jumlah partai politik memang di satu sisi menjadi
suatu keuntungan bagi politik Indonesia. Semakin banyak partai politik akan
semakin mudah menyampaikan aspirasi rakyat yang sangat beragam, partai politik
berkembang bersamaan dengan berkembang nya demokrasi yang merupakan sarana
dalam pemilihan umum. Partai Politik menjadi kendaraan politik dalam pemilihan
umum untuk mendapatkan dukungan bagi kandidat, oleh karena itu pemilihan umum
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di wujudkan melalui
pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh
rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat
baik ditingkat pusat maupun daerah.
Pemilu juga merupakan salah satu
faktor terselenggaranya sebuah pemerintahan dan kehidupan bernegara yang
mengaku menjadi pemerintahan yang demokratis. Pemilu juga dipakai oleh pemilih
sebagai sarana untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon wakil rakyat yang
mencalonkan diri untuk duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Peran pemilih adalah
sangat penting dalam pemilihan umum, karena pemilih merupakan tujuan semua
pihak untuk dipengaruhi dan diyakinkan agar
mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada peserta pemilu.
Seiring
dengan berkembangnya pemilu di Indonesia, tingkat kesadaran politik masyarakat
juga ikut berkembang. Pemilihan umum, sistem pemilihan umum terkait erat dengan
perilaku memilih. Para ilmuan politik sering menggunakan karakterisitik ini
utnuk menjelaskan mengapa para pemilih memilih partai (A) dan kandidat (B) dan
bukan memilih dan membuat keputusan memilih partai politik (B) atau kandidat
(B) dan bukan memilih dan membuat keputusan memilih partai politik (B) atau
kandidat (C) dan sebagainya.
Sejak peralihan kekuasaan dari
pemerintahan kolonial Belanda tahun 1949 ke pemerintahan Negara Republik
Indonesia, telah mengalami empat kali mengadakan pemilihan umum untuk pemilihan
anggota-anggota DPR di Parlemen. Didalam pemilihan umum yang pertama, yang
dilaksanakan pada tahun 1955, adalah merupakan refleksi atas pelaksanaan dalam
kerangka demokrasi perwakilan. Lebih dari 20-an partai politik yang mengambil
bagian untuk anggota perwakilan rakyat di DPR dan Anggota-Anggota Perwakilan di
Dewan Konstituante(DK). Ternyata, pemilihan umum itu tidak menghasilkan
kekuatan-kekuatan partai politik yang mayoritas untuk membentuk suatu
pemerintahan. Disana ada empat besar kekuatan partai politik sebagai pemenang
yaitu, Partai Nasional Indonesia (PNI) 22,3 %; Partai Majelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masyumi) 20,9%; Nadhatul Ulama (NU) 18,4%; Partai Komunis Indonesia
(PKI) 16,4%.
Pemilihan umum lainnya yang
dilaksanakan sekurang-kurang nya sebanyak tiga kali, pasca pemerintahan Orde
Lama yaitu pemerintahan Orde Baru. Pemilihan umum ini dilaksanakan dari tahun
1971, Pemilihan Umum 1977, dan Pemilihan Umum 1982. Maka juka kalau kita
bandingkan dengan Pemilihan Umum 1955, menunjukkan perbedaan yang sangat
mencolok. Terutama dalam hal pesertanya yakni partai-partai politik dan
perorangan, dalam pemilihan umum tahun 1971, jumlah partai politik peserta
pemilihan umum sebanyak 10 partai politik yang bersaing untuk memperebutkan 360
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pada pemilu 2004, muncul pertanyaan
mengapa pemilu kali ini dianggap amat penting daripada pemilu-pemilu
sebelumnya. Salah satu jawaban, inilah pertama kalinya diadakan pemilihan umum
secara langsung pada tingkat pemilihan. Memang ada keterbatasan dalam tingkat “
kelangsungan” ini, yang disebabkan oleh persyaratan calon-calon legislatif
serta calon presiden dan calon wakil presiden.
Guna
memenangkan kompetisi diajang pemilu, para kontestan partai politik saling
bersaing satu sama lain dengan menerapkan berbagai strategi komunikasi politik
yang jitu. Strategi komunikasi politik yang dilakukan sangat diperlukan dalam
menghadapi sebuah pemilihan umum. Keberhasilan suatu strategi komunikasi
politik oleh partai politik dalam merencanakan dan melaksanakan, akan ikut
berperan pada hasil perolehan dalam pemilu. Penggunaan media sangat lah penting
dalam proses kampanye dan sosialisasi pada pemilu.
B. RUMUSAN MASALAH
1.
Bagaimana perilaku pemilih dalam pemilu legislatif ?
2.
Adakah pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku
memilihnya dalam
Pemilihan umum legislatif?
3.
Strategi para kandidat dalam mempengaruhi pemilih dalam pemilu legislatif?
C. TUJUAN MASALAH
1.
Mengetahui bagaimana perilaku pemilih dalam pemilu legislatif
2.
Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat pada partai politik terhadap perilaku
memilihnya
Dalam pemilihan umum legislatif
3.
Mengetahui strategi para kandidat dalam mempengaruhi pemilih dalam pemilu
legislatif
BAB II KONSEP/TEORI TENTANG
PERILAKU MEMILIH (VOTING BEHAVIOUR)
PADA PEMILU LEGISLATIF
1. Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Legislatif
Perilaku merupakan sifat alamiah
manusia yang membedakannya atas manusia lain,dan menjadi ciri khas individu
atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai
interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan di
antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan,
pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku
politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan berinteraksidengan yang
lain, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai berupa perilaku
politik, yaitu perilaku yang masih ada sangkut pautnyadengan proses politik.
Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan bu daya. Termasuk dalam kategori ekonomi adalah kegiatan yang
menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, mengkonsumsi
barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal.
Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun
kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik. Memilih merupakansuatu
tindakan untuk menentukan sesuatu yang dianggap cocok dan sesuai dengan
keinginan seseorang atau kelompok, baik yang bersifat eksklusif maupun yang
inklusif. Menurut Subakti (1995:145), perilaku memilih ialah keikutsertaan
warga Negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat
keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.
Banyak faktor-faktor yang
mempengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah persepsi masyarakat terhadap
partai yang memiliki pengaruh terhadap pilihan politik. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi
perilaku pemilih sebagai berikut:
1.Pendekatan Sosilogis
Pendekatan sosial menjelaskan karakteristik dan pengelompokan sosial
merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dan pemberian suara pada
hakikatnya adalah pengalaman kelompok .Karakter sosial (seperti pekerjaan,
pendidikan, dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti
agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dsb) merupakan faktor penting dalam
menentukan pilihan politik.
2. Pendekatan Psikologis
Pendekatan Psikologi menjelaskan perilaku memilihditentukan oleh kekuatan
psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (voters) sebagai produk dari
proses sosialisasi).Proses sosialisasi ini, akan membentuk sikap individu dan
mempengaruhi perilaku memilihnya. Pendekatan psikologi dapat mempengaruhi
perilaku memilih seseorang karenan fungsi dari sikap itu sendiri, yang menurut
Greenstein mempunyai tiga fungsi antara lain: pertama,sikap merupakan fungsi
kepentingan. Artinya penilaian terhadap objek di berikan berdasarkan motivasi, minat
dan kepentingan orang tersebut. Kedua,sikap merupakan fungsi penyesuaian diri,
artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama
atau tidak sama dengan tokoh yang diseganinya atau kelompok panutan. Ketiga,sikap
merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya sikap seseorang
itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin
berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri seperti proyeksi,
idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi.
3. Pendekatan Pilihan Rasional
Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi
untung dan rugi.Pertimbangan memilih dan kemungkinan suara dapat mempengaruhi
hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan
yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak
mencalonkan diri untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Bagi pemilih, pertimbangan
untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau
tidak memilih. Dalam menentukan pilihanya pada caleg, masyarakat akan melihat
dari berbagai sudut pandang. Segala yang dilakukan atau dimiliki oleh caleg
akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih atau tidak
memilih. Salah satu tindakan yang dapat membuat masyarakat memilih adalah
melalui proses sosialisasi yang dilakukan oleh caleg itu sendiri sebagai upaya
untuk memperkenalkan diri dan program kerjanya pada masyarakat.
2.
Persepsi masyarakat
pada Partai Politik terhadap perilaku memilihnya dalam Pemilu Legislatif
Persepsi
Masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu-individu
menafsirkan kesan indra mereka agar memberi makna kepada tindakan mereka.
Persepsi dapat disebut juga sebagai proses untuk memahami informasi tentang
lingkungan/peristiwa malalui penglihatan maupun pendengaran . Persepsi merupakan
suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang
berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Untuk
lebih memahami persepsi berikut adalah beberapa definisi persepsi menurut pakar
psikologi antara lain sebagai berikut:
Menurut
pendapat Kartini kartono, persepsi adalah pengamatan secara global, belum
disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari
lainya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).Sedangkan menurut Bimo
Walgito, persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap
stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan aktivitas
yang integrated dalam diri.
Dapat
disimpulkan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran
seorang terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan,
keinginan dan pengalaman yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh
perilaku manusia dalam menentukan pilihan hidupnya.
Sedangkan
yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu
kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat, secara garis besar masyarakat
merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling
berhubungan antara satu dengan lainnya.
3. Strategi para kandidat dalam
mempengaruhi pemilih dalam pemilu legislatif
Strategi
komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik harus menyesuaikan dengan
sistemPolitik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sistem politik mau tidak
mau turut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh
partai politik. Almond(1990:34) melihat bahwa komunikasi politik merupakan
salah satu masukanyang menentukan bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik.
Komunikasi politik sebagai bagian dari sistem politik merupakan satu konsepsi yang
menyatakan bahwa semua gejala sosial, termasuk gejala komunikasi dan politik, adalah
saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Penggunaan media sangatlah penting dalam
proses kampanye dan sosialisasi politik pada pemilu.
Dalam
konteks politik modern, media massa bukan hanya menjadi bagian yang integral
dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Media
massa merupakan saluran komunikasi
politik yang banyak digunakan untuk kepentingan menyebarluaskan informasi, menjadi
forum diskusi public dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat yang beragam. Semua
itu dikarenakan sifat media massa yang dapat
mengangkut informasi dan citra secara massif dan menjangkau khalayak yang begitu
jauh, beragam, dan luas terpencar.
Dengan karakter yang dimilikinya, media
menjadi kekuatan yang bisa menyatukan dan menggiring opini masyarakat kepada salah
satu partai politik perserta pemilu dengan memberikan arah kemana mereka harus berpihak
dan prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuannya, media dapat
member semangat, menggerakkan perubahan, dan memobilisasi masyarakat untuk memilih
pada pemilihan umum.
.
BAB III PEMBAHASAN
1. Perilaku Pemilih Dalam Pemilu Legislatif
Perilaku
pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang
dirasa paling disukai atau paling cocok.Secara umum teori tentang perilaku
memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu; Mazhab Colombia dan Mazhab
Michigan.Mazhab Colombia menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk
perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di pemilu. Model ini melihat
masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat
yang terbawah hingga yang teratas. Penganut pendekatan ini percaya bahwa
masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas
pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur,
jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk
perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai
politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang
bersangkutan.
Perilaku
pemilih juga dapat dianalisis menggunakan tiga pendekatan yaitu:
1.
Pendekatan Sosiologis
Pendekatan
ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan
pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan
dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh
pemikiran bahwa determinan pemilih dalamrespon politiknya adalah status sosio ekonomi,
afiliasi religious. Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial
pemilih dari segi etnik, ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh
agen pemilih secara historis. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda),
jenis kelamin (laki-perempuan) agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan
yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal
seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi
organisasi profesi, dan sebagainya, maupun kelompok-kelompok informal seperti
keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu
yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena
kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam
menentukan sikap, persepsi dan orientasi seseorang.
2. Pendekatan
Psikologis
Pendekatan
ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai determinasi dalam menentukan
perilaku politik pemilih, bukan karakteristik sosiologis. Pendekatan ini menjelaskan
bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari keperibadian seseorang yang
menjadi variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik
eseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi menekankan pada tiga aspek
psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai
politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Pertama,
sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek
diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut; kedua,
sikap merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu
merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan
tokoh yang dijadikan panutan; ketiga, sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan
pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya utuk mengatasi
konflik batin dan tekanan psikis dan eksternalisasi diri seperti proyeksi,
idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.Kedua pendekatan tersebut diatas
melihat bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat
menjelang atau ketika berada dibilik suara, tapi sudah ditentukan jauh
sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak cukup
menjelaskan perilaku politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan
tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan rasional.
3. Pendekatan
Rasional
Melihat
bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu
politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan
pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Untuk mengetahui
jenis pemilih berikut ini juga akan dijelaskan tentang jenis-jenis pemilih.
1.Pemilih
Rasional
Pemilih
dalam hal ini mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu
dengan program kerjanya, mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja
partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang diberikan sang
calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang
terjadi.Pemilih jenis ini memiliki ciri khas yang tidak begitu mementingkan
ikatan ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang
terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa dan yang telah dilakukan
oleh sebuah partai atau Seorang kontestan pemilu.
2.Pemilih
Kritis
Proses
untuk menjadi pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu pertama, jenis
pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada
partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka
akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kedua, bisa
juga terjadi sebaliknya dimana pemilih tertarik dahulu dengan program kerja
yang ditawarkan sebuah partai atau kontestan pemilu baru kemudian mencoba
memahami nilai-nilai dan paham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah
kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan
selalu menganalisis kaitan antara ideologi partai dengan kebijakan yang akan
dibuat.
3.Pemilih
Tradisional
Jenis
pemilih ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak terlalu
melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang
penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan
kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk
memilih sebuah partai poltik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang
berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dan lainnya
dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi
selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi.
Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau
partai politik yang merupakan kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.
4.Pemilih
Skeptis
Pemilih
jenis ini tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah
partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah
kebijakan menjadi suatu hal yang penting. Kalaupun mereka berpartisipasi dalampemilu,
biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa
siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada
perubahan yang berarti yang dapat terjadi bagi kondisi daerah atau negara ini.
2.
Persepsi masyarakat
pada Partai Politik terhadap perilaku memilihnya dalam Pemilu Legislatif
Persepsi
masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan
tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan tanggapan terhadap hal-hal
yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka. Jika dikaitkan
dengan pemilihan legislatif yang melibatkan caleg (calon legislatif) yang
dimaksud dengan persepsi masyarakat disini adalah pandangan yang dimiliki oleh
masyarakat terhadap caleg. Pandangan masyarakat pada caleg ini yang nantinya
akan mempengaruhi perilaku mereka pada saat pemilu dilakukan, persepsi yang
berbeda dari masing-masing masyarakat akan menentukan pilihannya sesuai dengan
tipologi mana yang dimiliki oleh masyarakat.Ada beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi persepsi masyarakat antara lain: pelaku persepsi, target atau
objek persepsi, dan situasi (Surbakti, 1992: 146).
Tiga
faktor yang sudah disebutkan merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat
mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, selain faktor eksternal yang
dijelaskan diatas terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhiperilaku memilih
masyarakat yaitu faktor internal yaitu kedekatan emosional. Faktor internal
sering kita jumpai digunakan oleh masyarakat yang cenderung memiliki tipologi
pemilih tradisional, hal itu dikarenakan pemilih tradisional lebih mementingkan
kedekatan emosional dibandingkan yang lainnya.Dalam pemilihan umum legislatif
yang dilakukan selama ini, sering kita jumpai beberapa masyarakat yang lebih memilih
untuk meneruskan kegiatan sehari-hari yang rutin mereka lakukan dibandingkan
dengan mengikuti tempat pemungutan suara (TPS). Banyak faktor yang bisa dilihat
dari fenomena ini salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan mereka adalah
faktor tidak kenalnya masyarakat dengan caleg yang maju dalam pemilihan
legislatif. Hal ini yang selama ini menjadi faktor utama, bahkan tidak jarang
caleg yang ingin dikenal oleh masyarakat rela mengeluarkan uang hanya untuk
mengadakan pertunjukan guna mengumpulkan massa dan memperkenalkan dirinya.
Pemilih berinteraksi dengan caleg
dilakukan dalam berbagai aktivitas yaitu dalam menentukan materi apa yang
disepakati untuk kepentingan para warga dengan menawarkan sejumlah keinginan
yang dapat dipenuhi oleh si caleg. Penawaran ini dilakukan oleh ketua RT atau
beberapa orang tokoh masyarakat dengan menemui si caleg yang diharapkan dapat
mengabulkan permintaan warga. Hasil pertemuan pertama antara ketua RT atau
tokoh masyarakat dengan caleg menghasilkan apa yang diminta warga dan berapa
suara yang dapat disumbangkan warga sebagai pemilih kepada caleg tersebut.
Setelah itu dilakukan peninjauan ke lokasi yang ditentukan berdasarkan
kesepakatan dengan mengirimkan tim untuk mengukur jalan yang akan dibangun.
3. Strategi para kandidat dalam
mempengaruhi pemilih dalam pemilu legislatif
Dalam
memperebutkan kursi dalam pertarungan di gelanggang Pemilihan Umum para caleg
tidak segan menggunakan cara dan jalan pintas termasuk dengan melakukan politik
uang. Politik uang masih
merebak di segala tingkatan pada Pemilu, dengan mudah menjumpai politik uang
dalam segala bentuknya, seperti pemberian sembako, bantuan materi hingga
pemberian uang. Akibatnya para caleg yang maju dalam Pemilu sebagai calon
pemimpin hanya terbatas dari kalangan yang memiliki sumber dana ekonomi yang
besar. Ada kecenderungan bahwa mereka yang menjadi kandidat dalam berbagai
jenjang Pemilu bukan karena kapasitas dan kapabilitasnya sebagai politisi yang
mengakar dan memahami atau mempresentasikan aspirasi rakyat. Akan tetapi karena
memiliki uang maka mereka dapat menjadi caleg (Nugroho, 2009). Semakin banyak
para kandidat menginvestasikan modal sosial, budaya dan ekonomi dalam kampanye
maka akan semakin banyak modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan
pintu masuk untuk merebut kekuasaan politik.Sistem politik dipandang sebagai
“faktor hulu” penentu kemajuan bangsa, sedangkan faktor hilirnya dapat
ditelisik dari kemajuan masyarakat.
Di
bidang pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan ekonomi, dan rasa aman bagi
seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, rekrutmen caleg dapat dipandang
sebagai faktor tengah dalam hubungan “hulu-hilir” sistem politik Indonesia
(Pranaji, 2009). Jika rekrutmen caleg yang terjadi hanya mengandalkan
pertarungan materi, maka dalam praktik politiknya akan sangat sulit untuk
menghindari munculnya transaksi politik dalam Pemilu. Kecenderungan ini dapat
dibuktikan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, di mana Parpol telah memulai
terlebih dahulu dengan bertransaksi untuk duduk dalam pengurusan partai,
dilanjutkan dalam penetapan caleg, dan untuk memenangkan pertarungan caleg
justru melakukan transaksi politik dengan para pemilih.
Salah
satu strategi yang dilakukan berkaitan dengan political public relations yakni
melakukan media management yakni upaya seorang aktor politik untuk mengontrol,
memanipulasi, atau mempengaruhi media sesuai dengan tujuan dari politiknya
(McNair, 2003). Pemanfaatan media massa memang untuk memperlancar strategi pemenangan
TD. Apalagi media masa merupakan salah yang sangat penting untuk menyebarkan informasi.
Pesan itu akan lebih mudah tersampaikan bila ada management lebih lanjut
(Larsson,2009b, p. 133). Untuk menjalankan
strategi media management, tim TD Great(ive) melakukanmenjalankan beberapa hal,
seperti: debate, pseudo event, news conference, issue management, serta new
media.
Ø Debate
Salah satu aktivitas dari media
management yakni debate (debat), merupakan salah satupola dasar dari free
media, dimana media akan melakukan peliputan langsung. Terpaan media sangat
besar terhadap peserta debat. Disinilah politisi bias menunjukkankeunggulannya
atas lawan (McNair, 2003).
Ø Pseudo Event
Pseudo event dapat diartikan sebuah
acara semu (pseudo). Sengaja dibuat untuk tujuan tertentu yang tentunya dikemas
secara media-friendly,yakni disesuaikan dengan kebutuhan atau karakter media
(McNair, 2003).Tak jarang politisi mencoba membuatsoft newsuntuk menarik
perhatian pemilihseperti pemberitaan mengunjungi rumah-rumah warga,
berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial serta segala cara yangdapat
menarik perhatian masyarakat luas (Howard,2004b, p. 16).
Ø New conference
Aktivitas dimana aktor politik
membuat pernyataan publik, kemudian disiarkan kepada audiens (warga negara)
luas disebut dengan news conference atau konferensi pers.Disini politisi
berkesempatan untuk menetapkan agenda media yang dapat mempengaruhi debat
publik selama kampanye, sebagai salah satu rutinitas politik sebelum pemilu.
Ø Issue
management
Manajemen isu bisa membantu
meningkatkan profit dan bisnis organisasi karenakemampuan memindai,
mengidentifikasi, dan memonitor isu yang muncul dan publik yang terlibat di
dalam sebuah isu. Data yang terkumpul bisa membantu strategi pemasaran yang dikembangkan
oleh organisasi sehingga lebih tepat sasaran.
Ø New Media
Seperti social media dan website untukmenginformasikan segala hal
yang berkiatan. Untuk kalangan yang relatif terdidik, kampanye menggunakan
media sosial lebih efektif ketimbang baliho dan spanduk. Mereka cenderung tidak
percaya isi baliho atau spanduk, tapi lebih percaya pada perkataan teman atau
koleganya di media sosial.
Menjadi pemandangan biasa pada masa kampanye yang
menunjukkan suasana marak di jalanan perkotaan dan perdesaan dengan menampilkan
poster, spanduk, dan baliho yang memenuhi setiap sudut kota dan desa. Begitu
pula kegiatan parpol dengan mengadakan dialog akbar di dalam gedung atau
stadion maupun di lapangan terbuka untuk menyampaikan program Parpol agar dapat
menarik perhatian pemilih. Ada juga yang menyapa pemilih secara langsung di
lapangan dengan cara blusukan dengan berbagai kreasi kegiatannya seperti
pengajian majelis ta’lim, tatap muka langsung dengan warga, peninjauan pasar
dan tempat umum, atau dengan makan bersama para warga. Namun hingar bingar
pesta demokrasi ini, ternyata tidak diikuti dengan perubahan. Perilaku politik
para caleg dan pemilih yang semakin cenderung bertransaksi
secara
politik sehingga melahirkan Perilaku pragmatis para pemilih, terutama pemilih
kalangan bawah.
BAB IV
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya
atas manusia lain,dan menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam
konteks politik, perilaku dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan
masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam
masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan
politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.
Persepsi
Masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu-individu
menafsirkan kesan indra mereka agar memberi makna kepada tindakan mereka.
Persepsi dapat disebut juga sebagai proses untuk memahami informasi tentang
lingkungan/peristiwa malalui penglihatan maupun pendengaran . Persepsi merupakan
suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang
berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.
Dapat disimpulkan bahwa
persepsi adalah proses pengorganisasian dan proses penafsiran seorang terhadap
stimulasi yang dipengaruhi oleh berbagai pengetahuan, keinginan dan pengalaman
yang relevan terhadap stimulasi yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam
menentukan pilihan hidupnya.
Sedangkan
yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup dalam satu
kesatuan dalam tatanan sosial masyarakat, secara garis besar masyarakat
merupakan sekelompok manusia yang hidup secara bersama-sama dan saling
berhubungan antara satu dengan lainnya. Dalam konteks politik modern, media
massa bukan hanya menjadi bagian yang integral dari politik, tetapi juga
memiliki posisi yang sentral dalam politik.
Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang
banyak digunakan untuk kepentingan menyebarluaskan informasi, menjadi forum
diskusi public dan mengartikulasikan tuntutan masyarakat yang beragam. Semua itu
dikarenakan sifat media massa yang dapat
mengangkut informasi dan citra secara massif dan menjangkau khalayak yang begitu
jauh, beragam, dan luas terpencar.
Dengan karakter yang dimilikinya,
media menjadi kekuatan yang bisa menyatukan dan menggiring opini masyarakat kepada
salah satu partai politik perserta pemilu dengan memberikan arah kemana mereka harus
berpihak dan prioritas-prioritas apa yang harus dilakukan. Dengan kemampuannya,
media dapat member semangat, menggerakkan perubahan, dan memobilisasi masyarakat
untuk memilih pada pemilihan umum.
Menjadi pemandangan biasa pada masa kampanye yang
menunjukkan suasana marak di jalanan perkotaan dan perdesaan dengan menampilkan
poster, spanduk, dan baliho yang memenuhi setiap sudut kota dan desa. Begitu pula
kegiatan parpol dengan mengadakan dialog akbar di dalam gedung atau stadion
maupun di lapangan terbuka untuk menyampaikan program Parpol agar dapat menarik
perhatian pemilih.
Ada juga yang menyapa
pemilih secara langsung di lapangan dengan cara blusukan dengan berbagai kreasi
kegiatannya seperti pengajian majelis ta’lim, tatap muka langsung dengan warga,
peninjauan pasar dan tempat umum, atau dengan makan bersama para warga. Namun
hingar bingar pesta demokrasi ini, ternyata tidak diikuti dengan perubahan.
Perilaku politik para caleg dan pemilih yang semakin cenderung bertransaksi
secara
politik sehingga melahirkan Perilaku pragmatis para pemilih, terutama pemilih
kalangan bawah.
B.
Saran
Dalam proses pemilu di harapkan bukan hanya sekedar ikut
serta dalam memilih tetapi juga ikut dalam menjaga ketertiban dari proses
terselenggaranya pemilu. Bukan hanya itu masyarakat juga harus mampu menjaga
perilaku dan sikap dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang di selenggarakan, hal
ini juga sekaligus mengajarkan masyarakat dalam penyampaian aspirasinya tidak
melalui kekerasan dan keributan yang dapat mempersulit kegiatan yang di
lakukan. Dan dengan mengetahui semua yang telah di paparkan tersebut di
harapkan pemilih dapat memilih dengan bijak dan cerdas dalam menentukan
pilihannya.
DAFTAR PUSTAKA
Rush michael, Althof philip.2001’ pengatar sosiologi politik’ PT raja
grafindo persada: jakarta
Marbun B.N.1992’ DPR pertumbuhan dan cara kerjanya’. PT gramedia pustaka
utama: Jakarta
Bahktiar Amsal M.A.2004’ pergulatan partai politik di Indonesia’. PT raja
grafindo persada: Jakarta.
Sitepu Anthonius.2012’teori-teori politik’. Graha ilmu: yogyakarta.
Steinberg Arnold.1981’kampanye politik dalam praktek’.PT intermasa:
Jakarta.
Pengaruh persepsi masyarakat pada caleg terhadap perilaku memilih dalam
pemilihan 2014 di sidoarjo oleh Ahmad Yusuf.
Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu oleh Bismar
Arianto.
Strategi komunikasi politik partai pada pemilu legislatif 2009 (studi
kasus partai keadilan sejahtera yogyakarta) oleh Akhirul Aminulloh.
Strategi Politik Public Relations Dalam Kampanye 2014 (studi kasus totok
Daryanto, Calon Legislatif DPR RI Dapil V Jawa Timur) oleh Yunita Dian Absary.
